VIVAnews - Menteri Pertahanan Indonesia dan Australia sepakat menyerahkan penyelesaian masalah penyadapan kepada Kementerian Luar Negeri kedua negara. Karena masalah ini dianggap terkait hubungan diplomatik antara Australia dan Indonesia.
Hal ini disampaikan Menhan RI Purnomo Yusgiantoro saat bertemu dengan Menhan Australia David Johnston di gedung Kemhan, Jumat 8 November 2013. Purnomo mengatakan, telah menanyakan langsung soal penyadapan pada Johnston pada pertemuan barusan.
Johnston, ujar Purnomo, menegaskan bahwa isu penyadapan Indonesia oleh Badan Intelijen Australia (DSD) sudah memasuki ranah makro yang tidak lagi sebatas hubungan bilateral antar Kementerian Pertahanan. Sehingga, hal ini akan diatasi melalui jalur politik luar negeri oleh Kemlu kedua negara.
"Isu tersebut adalah isu makro yang sedang dibicarakan pada level politik luar negeri antara Menlu Australia, Julie Bishop dengan Menlu RI, Marty Natalegawa di Bali," ungkap Purnomo, menirukan kalimat Johnston.
Purnomo melanjutkan, apa pun keputusan dari Kemlu terkait isu hubungan diplomatik kedua negara, maka Kemhan tinggal mengikuti saja. Hal itu lantaran penentu keputusan ada di tangan Kemlu.
Konferensi pers tersebut tidak dihadiri oleh Johnston yang langsung pergi usai pertemuan rampung. Purnomo membantah Johnston menghindari pertanyaan wartawan. Dia pulang ke Australia, kata Purnomo, lantaran ada pertemuan penting yang harus dihadirinya.
"Saya tidak bilang kalau akan memberikan keterangan pers dengan beliau. Seharusnya dia juga bertemu dengan Menkopolhukam setelah berkunjung dari sini, tetapi kunjungan itu pun juga terpaksa dibatalkan," kata dia.
Sebelumnya, akibat isu penyadapan yang diungkapkan oleh Sydney Morning Herald berkat bocoran Edward Snowden, Menlu Marty menegaskan bahwa hal ini mengancam hubungan kerja sama kedua negara. Di antaranya adalah upaya penanggulangan manusia dan terorisme.
Agenda pertemuan kedua menhan hari ini, jelas Purnomo, adalah untuk mendata kembali kerja sama dan hubungan bidang pertahanan yang pernah diteken. Di antaranya adalah kerja sama trilateral antara Indonesia-Australia-Timor Leste dan Australia-Indonesia-India. Salah satu topiknya adalah soal kerja sama pengelolaan bersama Samudera Hindia.
"Dia juga menegaskan kembali komitmen Australia untuk tetap menjaga hubungan baik dengan Indonesia yang dilandasi komitmen dan prinsip-prinsip Kesepakatan Lombok yang ditandatangani tanggal 13 November 2006 silam," ujar Purnomo.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar