Keahlian Para Hacker RI Bisa Digunakan Menangkal Penyadapan

VIVAnews - Berita penyadapan yang dilakukan Amerika Serikat dan Australia kepada Indonesia, kian ramai setelah sekelompok peretas Anonymous yang mengaku dari Indonesia, sukses mengubah tampilan sejumlah laman web Australia. Aksi para peretas itu kemudian disebut-sebut pembalasan atas penyadapan itu. 

Staf Khusus Presiden Bidang Luar Negeri, Teuku Faizasyah, menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa berbuat banyak atas aksi peretas itu. Pemerintah juga tidak bisa melarang atau membenarkan tindakan dari mereka.

"Aksi yang dilakukan oleh peretas bersifat individual. Jadi, dikembalikan lagi kepada individunya," kata Teuku, di Jakarta, 9 November 2013.

Teuku juga menyampaikan bahwa dia tidak setuju apabila keahlian para anak bangsa itu dilakukan untuk kegiatan yang negatif. Pemerintah malah lebih setuju bila keahlian itu dilpakai demi menangkal penyadapan.

"Pemerintah malah setuju bila para peretas itu menyalurkan keahliannya untuk menangkal serangan penyadapan. Aksi positif dari para peretas itu akan memajukan teknologi, informasi, dan komunikasi di Indonesia," ungkap Teuku.

Seperti diketahui, laman-laman di Australia yang diretas oleh grup Anonymous diubah tampilan wajahnya dengan pesan berisi "Stop Spying on Indonesia" atau berarti "Berhentilah Memata-matai Indonesia".

Situs-situs yang diretas sepertinya dipilih secara random, namun mencapai lebih dari 100 situs.

Salah satu situs yang diganti tampilan mukanya adalah firstalertaustralia.com.au. Terlihat gambar mata mengintip dari lubang kunci. Kemudian juga ada nama "xcrotz" sebagai peretas.

jaberisme 09/11/2013 ntah polisi cyber di indonesia sudah ada atau belum tp menurut saya itu penting mengingat kejahatan di dunia cyber mulai banyak. 1.bentuk team polisi cyber dengan status PNS. 2.pemilihan dilakukan terbuka dengan beberapa test (BUKAN IJAZAH)Ya saya mendukung para Hacker itu berdayakan, karana ini sebuah tanngan MMR-RIMSCELL.BLGSPOT.COM

View the original article here

Kemhan RI Serahkan Isu Penyadapan Pada Kemlu

VIVAnews - Menteri Pertahanan Indonesia dan Australia sepakat menyerahkan penyelesaian masalah penyadapan kepada Kementerian Luar Negeri kedua negara. Karena masalah ini dianggap terkait hubungan diplomatik antara Australia dan Indonesia.

Hal ini disampaikan Menhan RI Purnomo Yusgiantoro saat bertemu dengan Menhan Australia David Johnston di gedung Kemhan, Jumat 8 November 2013. Purnomo mengatakan, telah menanyakan langsung soal penyadapan pada Johnston pada pertemuan barusan.

Johnston, ujar Purnomo, menegaskan bahwa isu penyadapan Indonesia oleh Badan Intelijen Australia (DSD) sudah memasuki ranah makro yang tidak lagi sebatas hubungan bilateral antar Kementerian Pertahanan. Sehingga, hal ini akan diatasi melalui jalur politik luar negeri oleh Kemlu kedua negara.

"Isu tersebut adalah isu makro yang sedang dibicarakan pada level politik luar negeri antara Menlu Australia, Julie Bishop dengan Menlu RI, Marty Natalegawa di Bali," ungkap Purnomo, menirukan kalimat Johnston.

Purnomo melanjutkan, apa pun keputusan dari Kemlu terkait isu hubungan diplomatik kedua negara, maka Kemhan tinggal mengikuti saja. Hal itu lantaran penentu keputusan ada di tangan Kemlu.

Konferensi pers tersebut tidak dihadiri oleh Johnston yang langsung pergi usai pertemuan rampung. Purnomo membantah Johnston menghindari pertanyaan wartawan. Dia pulang ke Australia, kata Purnomo, lantaran ada pertemuan  penting yang harus dihadirinya.

"Saya tidak bilang kalau akan memberikan keterangan pers dengan beliau. Seharusnya dia juga bertemu dengan Menkopolhukam setelah berkunjung dari sini, tetapi kunjungan itu pun juga terpaksa dibatalkan," kata dia.

Sebelumnya, akibat isu penyadapan yang diungkapkan oleh Sydney Morning Herald berkat bocoran Edward Snowden, Menlu Marty menegaskan bahwa hal ini mengancam hubungan kerja sama kedua negara. Di antaranya adalah upaya penanggulangan manusia dan terorisme.

Agenda pertemuan kedua menhan hari ini, jelas Purnomo, adalah untuk mendata kembali kerja sama dan hubungan bidang pertahanan yang pernah diteken. Di antaranya adalah kerja sama trilateral antara Indonesia-Australia-Timor Leste dan Australia-Indonesia-India. Salah satu topiknya adalah soal kerja sama pengelolaan bersama Samudera Hindia.

"Dia juga menegaskan kembali komitmen Australia untuk tetap menjaga hubungan baik dengan Indonesia yang dilandasi komitmen dan prinsip-prinsip Kesepakatan Lombok yang ditandatangani tanggal 13 November 2006 silam," ujar Purnomo.

View the original article here

Menlu Marty: Kita Tidak Lembek Hadapi Isu Penyadapan

VIVAnews - Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa membantah Indonesia terlalu lembek menyikapi aksi penyadapan oleh Amerika Serikat dan Australia. Indonesia, ujarnya, justru menyatakan sikap penentangan terhadap aksi penyadapan tersebut.

"Tidak ada yang lembek dalam kita menyatakan sikap menentang atau menolak. Kita menyatakan protes keras," tegas Marty saat memberikan keterangan resmi penutupan Bali Democracy Forum (BDF) ke-6 di Nusa Dua, Jumat, 8 November 2013.

Menghadapi isu penyadapan Australia dan Amerika Serikat yang dibocorkan Edward Snowden, sebelumnya Marty telah memanggil Duta Besar Australia dan Kuasa Usaha Amerika Serikat. Marty menegaskan akibat penyadapan ini, mereka akan mengkaji kerja sama dengan Australia, termasuk soal perdagangan manusia.

Selain itu, Indonesia juga mendukung resolusi anti penyadapan yang tengah digulirkan di PBB. Hal ini, ujarnya, sama sekali tidak membuktikan bahwa Indonesia telah bersikap lembek.

"Tidak ada yang lembek dalam 'kita akan kaji kerja sama pertukaran informasi dengan negara-negara tertentu'. Tidak ada yang lembek dalam 'kita mensponsori Resolusi PBB terkait masalah ini'," tegas Marty.

Dengan Australia sendiri, Marty telah melakukan pertemuan beberapa kali dengan Menlu Australia Julie Bishop membicarakan hal ini. "Saya sudah bertemu Menlu Australia 7 kali. Jadi, hampir tiap minggu," jelasnya.

Marty mengaku Pemerintah Indonesia telah menyatakan keprihatinan terkait masih berlanjutnya pemberitaan tentang isu penyadapan yang dilakukan. "Pernyataan dari Menlu Australia bahwa hubungan dan kerja sama selama ini sesuai dengan tali persahabatan," demikian Marty.

Dia juga menegaskan bahwa saat ini ada 90 negara yang menghadapi masalah yang sama. dengan negara-negara ini, Indonesia tengah bekerja sama.

"Ada sekitar 90 negara yang menghadapi masalah yang sama. Kita juga bekerjasama dengan negara lain yang mengadapi masalah serupa antara lain dengan Jerman dan Brazil," ujarnya. (umi)

View the original article here

Bertemu Bishop, Marty Tak Singgung Soal Penyadapan

VIVAnews - Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa mengaku tidak membahas masalah penyadapan ketika bertemu dengan Menlu Australia Julia Bishop dalam sebuah pertemuan bilateral. Menurutnya, pertemuan itu hanya membicarakan upaya meningkatkan kerja sama kedua negara.

Hal ini disampaikan Marty dalam pertemuan dengan Bishop di Nusa Dua, di sela-sela Bali Democracy Forum (BDF) ke-6, Jumat 8 November 2013. Pertemuan tersebut, ujarnya, lebih fokus pada agenda BDF untuk mempromosikan dan mendorong kerja sama internasional dan di kawasan.

"Tali persahabatan antara Indonesia dan Australia sangatlah penting. Hal inilah yang akan tetap menjadi dasar pijakan bagi kedua negara dalam pengambilan berbagai kebijakan ke depannya," kata Marty.

Dalam pertemuan bilateral itu, imbuh Marty, Pemerintah Australia tidak bisa menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan intelijen.

Hubungan Indonesia dengan Australia sempat tegang setelah Australia dalam salah satu bocoran Edward Snowden dikatakan melakukan penyadapan. Isu ini juga diangkat oleh Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao dalam pidatonya di BDF.

Marty sempat melayangkan protes keras dan memanggil duta besar Australia dan kuasa usaha Kedutaan Amerika Serikat akibat isu penyadapan tersebut. Dalam sebuah konferensi pers, Marty mengatakan bahwa praktik ini tidak bisa diterima, dan mengancam kerja sama kedua negara di berbagai bidang.

View the original article here

Penyadapan, DPR Akan Panggil Duta Besar AS & Australia

VIVAnews - Dewan Perwakilan rakyat akan mengundang Duta Besar Australia dan Duta Besar Amerika Serikat ke DPR. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyatakan, Dewan ingin berdialog soal isu penyadapan yang dilakukan kedua negara itu kepada pejabat tinggi Indonesia."Untuk mencari solusi yang soft atas masalah ini (penyadapan), karena isu ini sangat sensitif. Saya tidak bisa menerima penyadapan ini jika tidak ada penjelasan yang sejujurnya," kata Priyo di gedung DPR, Jumat 8 November 2013.Menurut Priyo, pertemuan ini akan dilakukan pada Senin, 11 November 2013. Pertemuan itu akan didampingi oleh Komisi I Bidang Pertahanan dan Luar Negeri DPR serta Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP).Mengenai penyadapan ini, kata Priyo, DPR sampai saat ini belum menerima secara detail informasi penyadapan yang dilakukan oleh kedua negara itu. Alasan penyadapan itu, kata Priyo, harus segera didapatkan karena Australia sudah dianggap sebagai negara sahabat yang paling dekat.Menurut Priyo, pemerintah Indonesia masih sangat lembek dalam menanggapi isu penyadapan ini. "Terlalu sopan santun," kata dia.Isu penyadapan merebak setelah Sydney Morning Herald (SMH) pekan lalu menurunkan berita soal penyadapan Australia dan Amerika Serikat terhadap Indonesia berdasarkan keterangan dari mantan kontraktor Badan Keamanan Nasional AS (NSA) Edward Snowden yang kini mendapat suaka dari Rusia setelah menjadi buron AS.SMH menyebut ada pos penyadapan di dalam gedung Kedutaan AS dan Australia di Jakarta. Sementara harian Inggris The Guardian menulis bahwa Badan Intelijen Australia sudah menyadap Indonesia sejak tahun 2007 ketika RI menjadi tuan rumah Konferensi Perubahan Iklim PBB di Nusa Dua, Bali. Namun aksi penyadapan itu dianggap gagal meski sudah menghabiskan biaya dan waktu.(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});(function(d, s, id) {var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];if (d.getElementById(id)) return;js = d.createElement(s); js.id = id;js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1&appId=67839049483";fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk')); bocah-semprul 08/11/2013 yaa.....paling2 mereka anggota DPR ini nanti cuma angguk2 sambil tersenyum manis saja

View the original article here