Sorry, I could not read the content fromt this page.
Tampilkan postingan dengan label Australia. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Australia. Tampilkan semua postingan
Sabtu, 09 November 2013
Apakah Data Ini yang Disadap AS dan Australia di Indonesia?
VIVAnews - Penyadapan yang dilakukan Amerika Serikat dan Australia ke sejumlah negara semakin mencuat ke publik. Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut disadap.
Lalu, data apa yang disadap AS dan Australia di Indonesia?
Rizal Darmaputra, Pengamat Intelejen dari Lesperssi, mengungkapkan informasi penting yang diinginkan oleh AS terhadap Indonesia adalah data mengenai Pemilihan Umum (Pemilu) yang digelar pada 2014.
"Data Pemilu 2014 sangat penting bagi AS, karena untuk mengetahui pemimpin Indonesia di masa depan," kata Rizal.
Rizal juga menambahkan, data penting lainnya terkait penyadapan itu adalah AS ingin mengetahui sikap Indonesia dalam konflik di Laut China Selatan.
"Sikap Indonesia terkait konflik yang terjadi di Laut China Selatan juga sangat penting untuk diketahui oleh AS," ujar Rizal.
Selain dua informasi tersebut, Rizal juga mengatakan isu lain yang juga ingin diketahui oleh Indonesia adalah mengenai kebijakan dalam beberapa bidang, seperti perdagangan dan investasi.
Sementara, menurut Teuku Faizasyah, Staf Khusus Presiden Bidang Luar Negeri, sampai saat ini pemerintah Indonesia belum mengetahui data apa saja yang disadap oleh AS dan Australia.
"Sampai saat ini belum ada informasinya. Mungkin bisa ditanyakan langsung ke Badan Intelejen Negara (BIN)," kata Teuku. (eh)
Penyadapan, DPR Akan Panggil Duta Besar AS & Australia
VIVAnews - Dewan Perwakilan rakyat akan mengundang Duta Besar Australia dan Duta Besar Amerika Serikat ke DPR. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyatakan, Dewan ingin berdialog soal isu penyadapan yang dilakukan kedua negara itu kepada pejabat tinggi Indonesia."Untuk mencari solusi yang soft atas masalah ini (penyadapan), karena isu ini sangat sensitif. Saya tidak bisa menerima penyadapan ini jika tidak ada penjelasan yang sejujurnya," kata Priyo di gedung DPR, Jumat 8 November 2013.Menurut Priyo, pertemuan ini akan dilakukan pada Senin, 11 November 2013. Pertemuan itu akan didampingi oleh Komisi I Bidang Pertahanan dan Luar Negeri DPR serta Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP).Mengenai penyadapan ini, kata Priyo, DPR sampai saat ini belum menerima secara detail informasi penyadapan yang dilakukan oleh kedua negara itu. Alasan penyadapan itu, kata Priyo, harus segera didapatkan karena Australia sudah dianggap sebagai negara sahabat yang paling dekat.Menurut Priyo, pemerintah Indonesia masih sangat lembek dalam menanggapi isu penyadapan ini. "Terlalu sopan santun," kata dia.Isu penyadapan merebak setelah Sydney Morning Herald (SMH) pekan lalu menurunkan berita soal penyadapan Australia dan Amerika Serikat terhadap Indonesia berdasarkan keterangan dari mantan kontraktor Badan Keamanan Nasional AS (NSA) Edward Snowden yang kini mendapat suaka dari Rusia setelah menjadi buron AS.SMH menyebut ada pos penyadapan di dalam gedung Kedutaan AS dan Australia di Jakarta. Sementara harian Inggris The Guardian menulis bahwa Badan Intelijen Australia sudah menyadap Indonesia sejak tahun 2007 ketika RI menjadi tuan rumah Konferensi Perubahan Iklim PBB di Nusa Dua, Bali. Namun aksi penyadapan itu dianggap gagal meski sudah menghabiskan biaya dan waktu.(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});(function(d, s, id) {var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];if (d.getElementById(id)) return;js = d.createElement(s); js.id = id;js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1&appId=67839049483";fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
bocah-semprul 08/11/2013 yaa.....paling2 mereka anggota DPR ini nanti cuma angguk2 sambil tersenyum manis saja
bocah-semprul 08/11/2013 yaa.....paling2 mereka anggota DPR ini nanti cuma angguk2 sambil tersenyum manis sajaMenlu Australia Pastikan Hubungan dengan RI Tetap Harmonis
Sorry, I could not read the content fromt this page.
Australia Akhiri Kebuntuan Pencari Suaka dengan Indonesia
VIVAnews - Pemerintah Australia pada Sabtu ini memutuskan mengakhiri kebuntuan dengan Indonesia soal penyelamatan 60 pencari suaka yang diselamatkan oleh kapal Negeri Kangguru di selatan Laut Jawa.
Mereka memutuskan untuk mengirim kelompok pencari suaka tersebut ke Pulau Christmas.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Imigrasi Australia, Scott Morrison dan dilansir Stasiun Berita Channel News Asia, pada Sabtu, 9 November 2013.
Padahal sebelumnya pada Kamis kemarin, Komandan Militer Canberra yang menangani masalah penyelundupan manusia, Angus Campbell, telah meminta bantuan Pemerintah Indonesia.
"Australia telah berkoordinasi dengan Pemerintah Indonesia terkait bantuan untuk menyelesaikan kelompok pencari suaka yang terlantar di 43 nautika mil selatan perairan Pulau Jawa," ujar Campbell kepada media di Sydney.
Campbell telah menginstruksikan agar semua pihak yang berada di perahu itu ditahan sesuai dengan prosedur yang berlaku di Australia.
Bantuan yang diminta oleh Australia ini bermaksud agar Pemerintah Indonesia menyelamatkan para pencari suaka tersebut dan menariknya kembali ke perairan Indonesia.
Hal itu sesuai dengan kebijakan pemerintahan baru Australia yang menyebut para pencari suaka yang tiba menggunakan perahu tanpa izin akan dikembalikan ke Indonesia, titik awal mereka berangkat. Namun, hal itu dilakukan apabila aman.
Menurut laman Radio Australia, Pemerintah Indonesia masih meninjau permohonan Campbell. Jakarta juga membantah perahu pencari suaka itu berada di kawasan perairan Indonesia.
Sebaliknya, Pemerintah Indonesia menyebut perahu kayu yang mengangkut sekitar 60 pencari suaka mengalami kesulitan di luar perairan Jawa.
Oleh sebab itu sambil menunggu jawaban dari Pemerintah Indonesia, otoritas Australia akan mengirim 60 pencari suaka tersebut ke Pulau Christmas.
"Sembari kami menyambut baik peninjauan Pemerintah Indonesia terkait permintaan kami, lebih baik demi keselamatan para penumpang kapal Australia yang telah menolong para pencari suaka, maka saya meminta kepada Letjen Campbell untuk mengirim mereka kepada pusat pencarian dan penolongan (SAR) di Pulau Christmas," ujar Morrison.
Para pencari suaka itu, lanjut Morrison, akan dikirim ke kamp yang berlokasi di Pulau Manus, Papua Nugini. Hal itu sesuai dengan kebijakan keras Negeri Kangguru terkait penyelundupan manusia.
"Mereka tidak akan ditempatkan di Australia," kata Morrison.
Morrison yakin Indonesia akan menerima kebijakan pengembalian para pencari suaka, karena sebelumnya pernah terjadi Pemerintah Indonesia menerima dua perahu berisi pencari suaka yang dipindahkan dari laut ke kapal milik Indonesia.
Tolak Tampung Pencari Suaka
Namun, alih-alih, menerima tawaran Campbell, pada Jumat kemarin, seorang Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto, menolak keras apabila ke-60 pencari suaka itu dikembalikan ke Pulau Jawa.
"Pemerintah Indonesia TIDAK PERNAH SETUJU terhadap permintaan tersebut atau kebijakan Australia terkait penyelundupan manusia," tulis Djoko dalam sebuah pesan pendek.
Sikap Pemerintah Indonesia, lanjut Djoko, sudah disampaikan sejak Pemerintahan mantan Perdana Menteri Kevin Rudd.
"TIDAK ADA PERUBAHAN terkait kebijakan penyelundupan manusia walau Pemerintahan saat ini dipegang Tony Abbott," kata Djoko.
Belum sampai di situ, Djoko juga menambahkan Australia telah memiliki pusat penahanan sendiri bagi para imigran di Kepulauan Nauru dan Papua Nugini.
"Di sana lah mereka seharusnya berada, BUKAN DIKIRIM ke Indonesia," kata Djoko.
Sementara Perdana Menteri Tony Abbott yang ditemui media Sabtu ini berusaha menutup-nutupi penolakan Indonesia terkait pemulangan ke-60 pencari suaka. Dia menolak menjawab pertanyaan media yang menanyakan mengapa Indonesia menolak permintaan Australia untuk menerima kembali para pencari suaka itu.
"Saya tidak akan berkomentar mengenai hal-hal operasional. Itu bukan kebiasaan kita dan itu hanya akan membantu para pencari suaka," ujar Abbott dikutip laman Radio Australia.
Dia bahkan menegaskan hubungan dengan Indonesia terus membaik dan berjanji untuk menghentikan perahu pencari suaka ke Australia.
"Hubungan kita dengan Indonesia baik dan terus meningkat, tetapi kita akan tetap menghentikan perahu pencari suaka," imbuhnya.
Sikap penolakan terhadap ke-60 pencari suaka itu muncul di tengah isu aksi penyadapan yang dilakukan oleh Badan Intelijen Australia (DSD) terhadap Indonesia. (eh)
Ahhaaa... Bentuk lain kompensasi penyadapan DSD?? Indonesia berkeras setengah marah, Aussie nurut setengah kehilangan muka!! Pasti Abbot bersungut sungut ngedumel... Ha ha ha
Langganan:
Postingan (Atom)