"Tidak ada yang lembek dalam kita menyatakan sikap menentang atau menolak. Kita menyatakan protes keras," tegas Marty saat memberikan keterangan resmi penutupan Bali Democracy Forum (BDF) ke-6 di Nusa Dua, Jumat, 8 November 2013.
Menghadapi isu penyadapan Australia dan Amerika Serikat yang dibocorkan Edward Snowden, sebelumnya Marty telah memanggil Duta Besar Australia dan Kuasa Usaha Amerika Serikat. Marty menegaskan akibat penyadapan ini, mereka akan mengkaji kerja sama dengan Australia, termasuk soal perdagangan manusia.
Selain itu, Indonesia juga mendukung resolusi anti penyadapan yang tengah digulirkan di PBB. Hal ini, ujarnya, sama sekali tidak membuktikan bahwa Indonesia telah bersikap lembek.
"Tidak ada yang lembek dalam 'kita akan kaji kerja sama pertukaran informasi dengan negara-negara tertentu'. Tidak ada yang lembek dalam 'kita mensponsori Resolusi PBB terkait masalah ini'," tegas Marty.
Dengan Australia sendiri, Marty telah melakukan pertemuan beberapa kali dengan Menlu Australia Julie Bishop membicarakan hal ini. "Saya sudah bertemu Menlu Australia 7 kali. Jadi, hampir tiap minggu," jelasnya.
Marty mengaku Pemerintah Indonesia telah menyatakan keprihatinan terkait masih berlanjutnya pemberitaan tentang isu penyadapan yang dilakukan. "Pernyataan dari Menlu Australia bahwa hubungan dan kerja sama selama ini sesuai dengan tali persahabatan," demikian Marty.
Dia juga menegaskan bahwa saat ini ada 90 negara yang menghadapi masalah yang sama. dengan negara-negara ini, Indonesia tengah bekerja sama.
"Ada sekitar 90 negara yang menghadapi masalah yang sama. Kita juga bekerjasama dengan negara lain yang mengadapi masalah serupa antara lain dengan Jerman dan Brazil," ujarnya. (umi)
