Normalisasi Ciliwung Terkendala Persetujuan Menkeu

VIVAnews - Normalisasi Kali Ciliwung terkendala oleh belum keluarnya persetujuan dari Menteri Keuangan. Padahal, saat ini sudah memasuki musim penghujan.

Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, ketika ditemui di Jakarta, Jumat 8 November 2013, khawatir meluapnya beberapa kali yang ada di Jakarta, khususnya Kali Ciliwung.

Djoko mengaku kesal dengan terhentinya normalisasi Kali Ciliwung, karena menunggu keputusan Menteri Keuangan. Dia pun menuturkan, sudah menanyakan hal ini kepada Menkeu.

“Saya bertanya, kenapa proyek sudah siap, anggaran sudah ada, saya sudah setuju, pemenang tender sudah ada, tetapi proyek normalisasi tidak bisa jalan,” ungkapnya.

Proyek normalisasi Kali Ciliwung sebanyak empat paket ini, menurut dia, membutuhkan surat keputusan tahun jamak dari Menteri Keuangan, agar bisa dilaksanakan. Namun, hingga kini belum ada kepastian kapan proyek tersebut akan disetujui.

Dia menuturkan, kementeriannya saat ini mengajukan gugatan mengenai kewenangan penentuan proyek tahun jamak oleh Menteri Keuangan. Menkeu dinilai ragu-ragu mengambil keputusan.

Djoko menjelaskan, proyek normasilasi sungai ini harus secepatnya diselesaikan. Karena, selain kondisi cuaca yang sudah mulai memasuki musim penghujan, normalisasi tersebut juga akan terkendala masalah teknis lainnya.

Salah satunya yakni pemindahan warga yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung. Tugas ini, menurut dia, dilakukan oleh Pemprov DKI dan selama ini selalu menjadi hal yang sulit sebelum memasuki tahap konstruksi.

Dalam proyek normalisasi Kali Ciliwung, dia menambahkan, sudah ada pemenang tendernya sebanyak empat paket, dengan satu paket bernilai Rp300 miliar. (art)

View the original article here

Menkeu: defisit anggaran akhir tahun 2,3 persen

Menteri Keuangan Chatib Basri (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)

Defisit akhir tahun perkiraannya antara 2,1 persen-2,3 persen

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Chatib Basri memperkirakan defisit anggaran pada akhir tahun hanya mencapai 2,3 persen terhadap PDB, masih di bawah target defisit anggaran dalam APBN-Perubahan 2013 sebesar 2,38 persen terhadap PDB atau Rp224,2 triliun.

Chatib, di Jakarta, Jumat, mengatakan perkiraan defisit tersebut sudah memperhitungkan realisasi penerimaan perpajakan yang hanya mencapai 90 persen pada akhir tahun serta kemungkinan realisasi pembiayaan yang tidak mencapai 100 persen.

"Realisasi penerimaan perpajakan akan shortfall dibandingkan tahun lalu, tapi tidak signifikan. Dan kalau defisit 2,3 persen, maka kebutuhan pembiayaan makin kecil," ujarnya.

Berdasarkan keterangan Kementerian Keuangan per 31 Oktober 2013, realisasi penerimaan perpajakan baru mencapai Rp839 triliun atau 73,1 persen dari target APBN-Perubahan sebesar Rp1.148,4 triliun dan penerimaan negara bukan pajak mencapai Rp257,7 triliun atau 73,8 persen dari target Rp349,2 triliun.

Sedangkan, realisasi belanja pemerintah pusat telah mencapai Rp808,7 triliun atau 67,6 persen dari pagu Rp1.196,8 triliun dan transfer ke daerah mencapai Rp429,3 triliun atau 81,1 persen dari pagu sebesar Rp529,4 triliun.

Realisasi belanja pegawai mencapai Rp187,5 triliun atau 80,5 persen dari pagu Rp233 triliun, namun belanja modal baru tercatat Rp97,6 triliun atau 47,3 persen dari pagu Rp206,5 triliun dan belanja modal sebesar Rp87,4 triliun atau 45,4 persen dari pagu Rp192,6 triliun.

Kemudian, realisasi belanja subsidi energi telah mencapai Rp253,9 triliun atau 84,7 persen dari pagu Rp299,8 triliun dengan subsidi BBM telah mencapai Rp174 triliun atau 87,1 persen dari pagu Rp199,9 triliun dan subsidi listrik Rp79,9 triliun atau 79,9 persen dari pagu Rp100 triliun.

Secara keseluruhan, pendapatan negara dan hibah pada periode akhir Oktober 2013 mencapai Rp1.098,4 triliun atau 73,1 persen dari target Rp1.502 triliun dan belanja negara mencapai Rp1.238 triliun atau 71,7 persen dari pagu Rp1.726,2 triliun.

Sementara, defisit anggaran tercatat sebesar Rp139,5 triliun atau 62,2 persen dari target Rp224,2 triliun, dengan realisasi pembiayaan mencapai Rp217,3 triliun atau 96,9 persen dari target sebesar Rp224,2 triliun.

View the original article here