Taliban Pakistan pilih pemimpin baru

Miranshah, Pakistan (ANTARA News) - Taliban Pakistan hari Kamis memilih Maulana Fazlullah sebagai pemimpin baru mereka setelah pendahulunya, Hakimullah Mehsud, tewas dalam serangan pesawat tak berawak AS.

Fazlullah memimpin kekerasan dua tahun Taliban di Lembah Swat, Pakistan baratlaut, pada 2007-2009 sebelum operasi militer menguasai lagi wilayah itu.

Ia mengambil alih kepemimpinan Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) setelah Mehsud tewas dalam serangan pesawat tak berawak AS pada Jumat lalu.

Pengumuman pengangkatan Fazlullah itu disampaikan oleh pemimpin sementara TTP Asmatullah Shaheen pada jumpa pers di sebuah lokasi yang tidak disebutkan di Pakistan baratlaut.

Tembakan senapan berat dilepaskan untuk merayakan pengangkatan itu di Miranshah, kota utama daerah suku Waziristan Utara.

Pembunuhan Mehsud pada Jumat di wilayah suku Waziristan Utara dilakukan ketika para wakil pemerintah Pakistan bersiap-siap bertemu dengan TTP untuk membahas pembukaan perundingan perdamaian.

Serangan pesawat tak berawak itu menyulut reaksi marah dari Pakistan, dan Menteri Dalam Negeri Chaudhry Nisar menuduh Washington menyabotase upaya perundingan perdamaian tersebut.

Waziristan Utara adalah salah satu dari tujuh daerah di kawasan suku semi-otonomi Pakistan, dimana Taliban dan militan terkait Al Qaida memiliki pangkalan-pangkalan yang digunakan untuk merencanakan serangan di Afghanistan.

Pakistan dilanda serangan-serangan bom bunuh diri dan penembakan yang menewaskan lebih dari 5.200 orang sejak pasukan pemerintah menyerbu sebuah masjid yang menjadi tempat persembunyian militan di Islamabad pada Juli 2007.

Kekerasan sektarian meningkat sejak gerilyawan Sunni memperdalam hubungan dengan militan Al Qaida dan Taliban setelah Pakistan bergabung dalam operasi pimpinan AS untuk menumpas militansi setelah serangan-serangan 11 September 2001 di AS.

Pakistan juga mendapat tekanan internasional yang meningkat agar menumpas kelompok militan di wilayah baratlaut dan zona suku di tengah meningkatnya serangan-serangan lintas-batas gerilyawan terhadap pasukan internasional di Afghanistan.

Para pejabat AS mengobarkan perang dengan pesawat tak berawak terhadap para komandan Taliban dan Al Qaida di kawasan suku baratlaut, dimana militan bersembunyi di daerah pegunungan yang berada di luar kendali langsung pemerintah Pakistan.

Pasukan Amerika menyatakan, daerah perbatasan itu digunakan kelompok militan sebagai tempat untuk melakukan pelatihan, penyusunan kembali kekuatan dan peluncuran serangan terhadap pasukan koalisi di Afghanistan.

Islamabad mendesak AS mengakhiri serangan-serangan pesawat tak berawak, sementara Washington menuntut Pakistan mengambil tindakan menentukan untuk menumpas jaringan teror.

Sentimen anti-AS tinggi di Pakistan, dan perang terhadap militansi yang dilakukan AS tidak populer di Pakistan karena persepsi bahwa banyak warga sipil tewas akibat serangan pesawat tak berawak yang ditujukan pada militan di sepanjang perbatasan dengan Afghanistan dan penduduk merasa bahwa itu merupakan pelanggaran atas kedaulatan Pakistan.

Pesawat-pesawat tak berawak AS melancarkan puluhan serangan di kawasan suku Pakistan sejak pasukan komando AS membunuh pemimpin Al Qaida Osama bin Laden dalam operasi rahasia di kota Abbottabad, Pakistan, pada 2 Mei 2011, demikian AFP. (Uu.M014)

View the original article here

Jusuf kalla: pemimpin jujur saja tidak cukup

Mantan Wapres Jusuf Kalla.(ANTARA FOTO/Saptono)

Pemimpin memang harus jujur tapi jujur saja tidak cukup, karena itu pemimpin harus menguasai persoalan,"

Surabaya (ANTARA News) - Mantan Wapres M Jusuf Kalla menilai seorang pemimpin yang jujur itu tidak cukup karena jika tidak menguasai persoalan justru akan mudah dibodohi anak buahnya.

"Pemimpin memang harus jujur tapi jujur saja tidak cukup, karena itu pemimpin harus menguasai persoalan," katanya saat berbicara dalam Dialog Kebangsaan di ACC Universitas Airlangga Surabaya, Jumat.

Di hadapan ratusan mahasiswa Unair Surabaya daklam dialog yang juga menampilkan Ketua DPD RI Irman Gusman itu, ia menegaskan bahwa pemimpin itu juga harus bertindak negarawan.

"Negarawan itu melihat masa depan bangsanya itu tidak cukup dalam 1--2 tahun ke depan, melainkan melihatnya dalam kepentingan jangka panjang dalam satu generasi selama 20--30 tahun," katanya.

Selain itu, pemimpin tidak boleh bergantung kepada negara lain. "Pemimpin itu tidak perlu izin pada negara lain tapi perlu izin dari rakyat karena rakyatlah yang menentukan dia," kata Ketua Umum PMI yang menyempatkan diri berziarah ke makam Sunan Ampel itu.

Tentang ramalan pihak luar bahwa Indonesia akan menjadi salah satu negara maju dalam 20--30 tahun, ia menyatakan ramalan itu tidak ada artinya bila bangsa Indonesia tidak berbuat sejak sekarang.

"Prioritas bangsa ini tidak hanya politik, tapi politik, ekonomi, hukum, pendidikan, dan budaya, jadi semuanya simultan," kata Ketua Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia itu.

Senada dengan itu, Ketua DPD RI Irman Gusman meminta mahasiswa untuk mengawal Pilpres atau Pemilu 2014 agar masa transisi di Indonesia tidak terlalu.

"Masa transisi itu harus dihentikan, karena itu pilihlah pemimpin yang melayani rakyat, jangan terpesona dengan janji, tapi lihatlah buktinya," katanya.

Ia mengharapkan mahasiswa tidak tertipu dengan kondisi ekonomi makro yang baik. "Kondisi makro itu harus dicermati sampai ke bawah, terutama sesuaikan dengan ciri-ciri negara maju," katanya.

Baginya, ciri-ciri negara maju adalah ekspor barang jadi, impor barang mentah, dan posisi ekspor dan impor justru surplus. "Kalau kota kan masih ekspor barang mentah, jadi belum maju," katanya.

Untuk itu, ia menyatakan "pahlawan" bagi Indonesia bukanlah importir yang mendongkrak kemajuan perekonomian secara makro, melainkan peneliti/periset yang memberi nilai tambah sumberdaya alam.

Dalam kesempatan itu, Presiden Asosiasi Pemerintah Provinsi Indonesia Dr Syahrul Yasin Limpo dan Presiden Asosiasi Pemerintah Kabupaten Indonesia Dr Irsan Noor juga memberikan pengalaman praktis.

"Mahasiswa harus mengajak masyarakat untuk tidak keliru memilih pemimpin pada 2014, karena kalau keliru maka kita akan punya banyak persoalan, karena di depan kita ada AFTA," kata Syahrul Y Limpo.

Gubernur Sulawesi Selatan itu menceritakan pengalamannya belajar kepada bangsa Korea dan Jepang. "Pilihlah pemimpin yang mementingkan sumberdaya manusia dan mengutamakan riset agar kita maju," katanya.(*)

View the original article here

Jusuf kalla: pemimpin jujur saja tidak cukup

Mantan Wapres Jusuf Kalla.(ANTARA FOTO/Saptono)

Pemimpin memang harus jujur tapi jujur saja tidak cukup, karena itu pemimpin harus menguasai persoalan,"

Surabaya (ANTARA News) - Mantan Wapres M Jusuf Kalla menilai seorang pemimpin yang jujur itu tidak cukup karena jika tidak menguasai persoalan justru akan mudah dibodohi anak buahnya.

"Pemimpin memang harus jujur tapi jujur saja tidak cukup, karena itu pemimpin harus menguasai persoalan," katanya saat berbicara dalam Dialog Kebangsaan di ACC Universitas Airlangga Surabaya, Jumat.

Di hadapan ratusan mahasiswa Unair Surabaya daklam dialog yang juga menampilkan Ketua DPD RI Irman Gusman itu, ia menegaskan bahwa pemimpin itu juga harus bertindak negarawan.

"Negarawan itu melihat masa depan bangsanya itu tidak cukup dalam 1--2 tahun ke depan, melainkan melihatnya dalam kepentingan jangka panjang dalam satu generasi selama 20--30 tahun," katanya.

Selain itu, pemimpin tidak boleh bergantung kepada negara lain. "Pemimpin itu tidak perlu izin pada negara lain tapi perlu izin dari rakyat karena rakyatlah yang menentukan dia," kata Ketua Umum PMI yang menyempatkan diri berziarah ke makam Sunan Ampel itu.

Tentang ramalan pihak luar bahwa Indonesia akan menjadi salah satu negara maju dalam 20--30 tahun, ia menyatakan ramalan itu tidak ada artinya bila bangsa Indonesia tidak berbuat sejak sekarang.

"Prioritas bangsa ini tidak hanya politik, tapi politik, ekonomi, hukum, pendidikan, dan budaya, jadi semuanya simultan," kata Ketua Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia itu.

Senada dengan itu, Ketua DPD RI Irman Gusman meminta mahasiswa untuk mengawal Pilpres atau Pemilu 2014 agar masa transisi di Indonesia tidak terlalu.

"Masa transisi itu harus dihentikan, karena itu pilihlah pemimpin yang melayani rakyat, jangan terpesona dengan janji, tapi lihatlah buktinya," katanya.

Ia mengharapkan mahasiswa tidak tertipu dengan kondisi ekonomi makro yang baik. "Kondisi makro itu harus dicermati sampai ke bawah, terutama sesuaikan dengan ciri-ciri negara maju," katanya.

Baginya, ciri-ciri negara maju adalah ekspor barang jadi, impor barang mentah, dan posisi ekspor dan impor justru surplus. "Kalau kota kan masih ekspor barang mentah, jadi belum maju," katanya.

Untuk itu, ia menyatakan "pahlawan" bagi Indonesia bukanlah importir yang mendongkrak kemajuan perekonomian secara makro, melainkan peneliti/periset yang memberi nilai tambah sumberdaya alam.

Dalam kesempatan itu, Presiden Asosiasi Pemerintah Provinsi Indonesia Dr Syahrul Yasin Limpo dan Presiden Asosiasi Pemerintah Kabupaten Indonesia Dr Irsan Noor juga memberikan pengalaman praktis.

"Mahasiswa harus mengajak masyarakat untuk tidak keliru memilih pemimpin pada 2014, karena kalau keliru maka kita akan punya banyak persoalan, karena di depan kita ada AFTA," kata Syahrul Y Limpo.

Gubernur Sulawesi Selatan itu menceritakan pengalamannya belajar kepada bangsa Korea dan Jepang. "Pilihlah pemimpin yang mementingkan sumberdaya manusia dan mengutamakan riset agar kita maju," katanya.(*)

View the original article here