Ketua Komisi I DPR tak setuju kerjasama TNI-KPK

Mahfudz Siddiq (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq menyatakan, dirinya tak setuju dengan kerjasama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Tentara Nasinal Indonesia (TNI).

"Saya ternasuk orang yang tidak setuju bahwa KPK merekrut penyidik dari TNI karena KPK bekerja di domain penegakan hukum. Beda dengan TNI yang menempatkan personelnya di Lemsaneg, BNPB, Wantanas. Kalau KPK kan tidak," kata Mahfudz di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat.

Ia mengaku tak mengerti alasan dan motif KPK bekerjasama dengan TNI, bahkan melatih penyidik KPK di markas Kopassus.

"Saya tak ngerti motif KPK dan apa alasan TNI berikan SDM-nya,. Saya tak ngerti apakah latihan di Kopassus itu untuk disiplin atau untuk apa," kata dia.

Yang pasti, katanya, langkah-langkah KPK ini sudah keluar dari track KPK sebagai penegak hukum.

"Itu akan banyak dampak negatif kepada TNI sendiri. TNI harus hati-hati menyikapi kerjasama tersebut," ujarnya.

View the original article here

Wakil Ketua DPR dukung kerjasama KPK-TNI

Priyo Budi Santoso (ANTARA FOTO/Dhoni Setiawan)

Kalau soal itu perlu pembicaraan yang panjang untuk masalah rekrutmen penyidik dari TNI. Tapi saya kira kalau itu disetujui kedua institusi, tidak apa-apa. Saya kira, saya ikut mendukung kerjasama tersebut,"

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bekerjasama dengan TNI. Sedangkan rekrutmen penyidik dari TNI, perlu pembicaraan panjang.

"Kalau soal itu perlu pembicaraan yang panjang untuk masalah rekrutmen penyidik dari TNI. Tapi saya kira kalau itu disetujui kedua institusi, tidak apa-apa. Saya kira, saya ikut mendukung kerjasama tersebut," kata Priyo di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat.

Ia menambahkan, kerjasama KPK dengan TNI, Polri dan pihak-pihak lain yang dibutuhkan KPK, sangat dimungkinkan oleh UU. "Asal tetap meyakini bahwa KPK independen," kata Priyo.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI, Taslim Chaniago menilai, kerjasama KPK dengan TNI akan berdampak sulitnya KPK memeriksa dugaan korupsi di TNI.

"Korupsi sudah menjalar ke semua lembaga negara. Maka kalau ada korupsi di TNI maka nanti KPK akan sulit memberantasnya," kata Taslim.

Dia juga mempertanyakan pelatihan terhadap penyidik KPK di markas Kopassus. Menurut politisi PAN itu, pelatihan di markas Kopassus sangat tidak tepat.

"Kalau ada pelatihan janganlah menyerahkan ke satu lembaga negara. Sumber pendidiknya boleh dari mana saja tapi pendidikan di satu lembaga saya yakin KPK akan "diwarnai"," kata Taslim.

Mulai 6 November hingga 21 November, beberapa karyawan KPK terpilih dikirim KPK ke Pusat Pendidikan Kopassus (Pusdikpassus) Kopassus Batujajar Bandung.

"Kayak training atau pendidikan dasar. Tahun sebelumnya di Cilandak, sebelumnya di Sukabumi 3 bulan. Sekarang 1,5 bulan tapi di Batujajar," kata Jubir KPK, Johan Budi.

Pada pelatihan itu, pemberi materi tetap dari pimpinan KPK, jaksa, bahkan polisi. Meskipun nantinya ada bagian tertentu yang melibatkan instruktur Kopassus. Apa yang dilakukan KPK pernah juga dilakukan oleh Kejaksaan Agung.

"Dulu juga kejaksaan pernah (dilatih Kopassus) tidak apa-apa," kata dia.(*)

View the original article here