Legislator desak pemerintah tambah anggaran infrastruktur

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis mendesak pemerintah menambah anggaran sebagai langkah nyata dalam upaya membenahi sektor infrastruktur nasional.

"Meski sudah berkali-kali mengakui infrastruktur sebagai masalah serius, namun anggaran yang dialokasikan tidak sesuai kebutuhan," kata Harry Azhar Azis di Jakarta, Sabtu.

Menurut Harry, pengalokasian anggaran untuk infrastruktur yang tidak sesuai kebutuhan dapat membuat berbagai pihak mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam membenahi infrastruktur.

Ia juga menegaskan, infrastruktur dinilai merupakan kebutuhan mendasar saat ini dan sangat penting bagi keberlangsungan ekonomi Indonesia ke depan.

Bila tidak segera dibenahi, ujar dia, maka permasalahan infrastruktur bukan hanya mempersulit masyarakat tetapi juga akan merugikan para pelaku usaha.

DPR dan Pemerintah telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2014 menjadi UU pada 25 Oktober 2013. Dalam APBN 2014 tersebut ditetapkan, belanja negara mencapai Rp1.842,49 triliun.

Jumlah tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.249,94 triliun dan transfer ke daerah Rp592,55 triliun.

"Ironisnya, khusus belanja pusat, masih didominasi subsidi untuk energi yang mencapai Rp282,10 triliun. Selain itu, juga biaya gaji pegawai, pembayaran utang, beban bunga, serta belanja barang. Sedangkan anggaran infrastruktur hanya sebesar Rp188,7 triliun, naik sedikit saja dari tahun ini sebesar Rp184,3 triliun," ucapnya.

View the original article here

Pakar hukum minta pemerintah kaji wacana ratifikasi FCTC

ilustrasi Seorang buruh, memanen tembakau, di Desa Larangan Tokol, Pamekasan, Jatim, Selasa (20/8). Harga daun tembakau yang dibeli secara borongan turun sekitar 60 persen dibanding tahun lalu, akibat rendahnya kualitas pada musim tahun ini. (ANTARA FOTO/Saiful Bahri) ()

Ratifikasi FCTC harus dikaji secara mendalam, jangan sampai merugikan petani tembakau,"

Jakarta (ANTARA News) - Pakar hukum tata negara Margarito meminta pemerintah untuk mengkaji wacana ratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) secara mendalam.

"Ratifikasi FCTC harus dikaji secara mendalam, jangan sampai merugikan petani tembakau," katanya melalui siaran pers di Jakarta, Minggu.

Margarito mengatakan rencana pemerintah sebelum memutuskan meneken ratifikasi harus benar-benar menghitung aspek-aspek yang melemahkan, merugikan petani dan pengusaha nasional.

Dia juga mempertanyakan pernyataan Menko Kesra Agung Laksono yang menyebut bahwa Indonesia tengah menyiapkan rencana aksesi FCTC, sementara menurut dia Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum memberi sinyal.

"Hal tersebut dapat membuat masyarakat menilai pemerintah kurang kompak," katanya.

Dia juga berharap rencana ratifikasi tersebut tidak diwarnai oleh adanya intervensi asing yang menginginkan industri rokok, terutama industri rokok kretek gulung tikar.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Petani Tembakau Nurtianto Wisnu meminta pemerintah untuk mendengarkan berbagai masukan dari berbagai kementerian seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan tentang dampak buruk jika FCTC diterapkan.

Dia menilai sikap menolak FCTC bisa menjadi salah satu bahan kajian.

"Negara lain yang meratifikasi FCTC tidak punya petani cengkih, tidak ada buruh, beda dengan Indonesia yang memiliki 20 juta petani cengkih," katanya.

Sementara itu, Menko Kesra Agung Laksono mengatakan bahwa Indonesia satu-satunya negara di ASEAN yang belum mengaksesi Framework Convention on Tobacco Control.

Padahal, berdasarkan data WHO sampai Juli 2013, sejumlah 177 negara telah meratifikasi dan mengaksesi FCTC.

Untuk itu, pemerintah Indonesia menggelar rapat koordinasi tingkat menteri terkait dengan upaya aksesi FCTC.(*)

View the original article here

Harga Kedelai Tinggi, Ini Kata Pemerintah

VIVAnews - Harga kedelai hingga saat ini masih tinggi meskipun pembebasan bea masuk kedelai sudah diberlakukan. Menurut pemerintah, ada beberapa hal yang menjadi penghambat turunnya harga bahan pangan tersebut.

"Kami melihat depresiasi nilai tukar Rupiah sudah 15 persen, bahkan sudah mencapai 20 persen," kata Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Bachrul Chairi, di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat, 8 November 2013.

Selain nilai tukar Rupiah yang melemah, Bachrul menuturkan hal lainnya yang menghambat turunnya harga kedelai yakni stok kedelai di Amerika yang terbatas.

"Sekarang di Amerika belum panen. Jadi, stoknya menipis dan harganya masih tinggi. Kalau panen raya, harga akan turun kembali," katanya.

Saat ini, menurut Bachrul, stok kedelai nasional sebanyak 150.000 ton hingga akhir November. Jumlah ini diperkirakan akan bertambah hingga akhir 2013 karena pasokan kedelai impor yang akan masuk sebesar 260.000 ton.

"Sampai dengan akhir bulan ini, stok nasional sudah sekitar 150.000 ton. Itu sudah dikurangi konsumsi sekitar 120.000 ton. Akhir November diperkirakan stok naik 125.000 ton. Sampai Desember, akan masuk 260.000 ton. Jadi, sudah normal dan stok tidak menyebabkan  pengaruh gonjang-ganjing. External factor itu adalah menghabiskan stok dan harga yang naik," kata dia. (eh)

saatnya petani menanam kedele sendiri .... !

View the original article here

Pemerintah utang bayar subsidi pupuk Rp12 triliun

Nusa Dua (ANTARA News) - Pemerintah masih mengutang sisa pembayaran subsidi pupuk sebesar Rp12 triliun kepada PT Pupuk Indonesia yang menjadi induk perusahaan lima BUMN pupuk.

"Anggaran subsidi pupuk tahun 2014 memang mencapai sekitar Rp21 triliun, namun yang murni untuk subsidi pupuk tahun itu adalah Rp18 triliun. Sisanya Rp3 triliun untuk (pembayaran) subsidi pupuk yang sebelumnya," kata Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Rusman Heriawan, di Nusa Dua, Bali, Jumat.

Di sela-sela konferensi Asosiasi Produsen Pupuk Internasional (IFA), Rusman yang juga Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia, mengakui piutang sebesar Rp12 triliun itu mengganggu langkah BUMN pupuk untuk melakukan pengembangan bisnis mereka.

"Mestinya (piutang) itu bisa untuk membayar bunga bank, memperkuat modal kerja, dan menambah investasi. Itu kurang baik," katanya.

Ancaman tambahan piutang diperkirakan masih akan terjadi tahun 2014, karena pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi pupuk sama dengan tahun 2013 sebesar Rp18 triliun.

Padahal, kata dia, biaya bahan baku dan depresiasi rupiah menyebabkan harga pokok produksi naik tahun 2014. Dampaknya, volume pupuk bersubsidi akan turun tahun depan dibandingkan tahun 2013 sebanyak 9,5 juta ton.

"Tahun depan itu kan tahun politik, maka akan tidak nyaman bagi semua partai politik kalau volume subsidi pupuk berkurang," kata Rusman.

Oleh karena itu, meski belum diputuskan, pihak Kementerian Pertanian, kata dia, lebih memilih nilai subsidi pupuk naik untuk menjaga pasokan pupuk petani aman.

"Konsekuensinya akan tunda bayar (subsidi pupuk) bertambah. Jadi utang pemerintah bertambah terus," ujar Rusman.

Dirut BUMN pupuk PT Petrokimia Gresik Hidayat Nyakman memperkirakan dengan nilai subsidi sebesar Rp18 triliun tahun 2014, maka volume pupuk bersubsidi hanya sekitar 7,7 juta ton atau turun dari tahun ini sebesar 9,5 juta ton.

View the original article here

Pemerintah diminta berikan pajak nol persen transportasi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)

Kalau mobil murah diberikan pajak nol persen seharusnya untuk transportasi massal itu diberi pajak nol persen juga. Mestinya begitu,"

Jakarta (ANTARA News) - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pemerintah pusat memberikan pajak impor nol persen bagi pengadaan transportasi massal, bus Transjakarta.

"Kalau mobil murah diberikan pajak nol persen seharusnya untuk transportasi massal itu diberi pajak nol persen juga. Mestinya begitu," ujar Joko Widodo di rumah dinasnya, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat.

Menurut dia, kita sudah layangkan surat ke pemerintah pusat melalui kementerian untuk meminta pengurangan pajak dalam pembelian bus sedang maupun besar untuk Transjakarta.

"Tapi sampai sekarang permintaan tersebut belum mendapatkan jawaban," ujar dia.

Ketika disinggung program sterilisasi jalur Transjakarta yang menambah kemacetan, ia mengatakan aturan tersebut dalam rangka persiapan kedatangan armada tambahan Transjakarta.

"Busnya datang jalurnya sudah steril," kata dia.

Ia mengatakan masyarakat ibukota harus memahami bahwa jalur Transjakarta itu harus steril dari kendaraan pribadi meskipun saat ini bus Transjakarta yang baru belum datang.

"Itu merupakan aturan bahwa itu jalur untuk busway, meskipun busnya tidak datangpun itu harus tetap steril, sementara diperbolehkan melanggar yah gak bisa dong. ini masalah tertib hukum, tertib lalu lintas, gak boleh dong tawar menawar. Ini dilarang masuk gak papa enntar menjalar ke mana-mana. itu aturan lalu lintas itu ada di Polantas dan Polda," ujar dia.
(A063/R021)

View the original article here